Vietnam Luncurkan Reformasi Administrasi Besar-Besaran dengan Menghapus Tingkat Pemerintahan Distrik, 80.000 ASN Di-PHK
LINTAS1AGUPENA.ORG – HANOI, Parlemen Vietnam, Majelis Nasional menyetujui rencana ambisius untuk merestrukturisasi sistem administrasi negara dengan menghapus tingkat pemerintahan distrik dan menggabungkan sejumlah provinsi, Selasa (17/06/25).
Reformasi ini dari sumber terpercaya Channel News Asia mengurangi jumlah unit administrasi provinsi dari 63 menjadi hanya 34, yang terdiri dari 28 provinsi dan enam kota yang dikelola secara terpusat. Langkah yang diyakini akan memberi dampak penghematan ekonomi itu merupakan bagian dari upaya besar untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi belanja publik, namun juga menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi hampir 80.000 pegawai negeri sipil (PNS).
Pemerintah Hanoi menggambarkan efisiensi ini sebagai “revolusi” administratif oleh Pemimpin Partai Komunis Vietnam To Lam, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih ramping dan efektif.
Dengan menghapus tingkat distrik, struktur pemerintahan kini hanya terdiri dari dua tingkat: provinsi dan komune. Selain pengurangan 80.000 pekerjaan di tingkat provinsi, dan memangkas sekitar 120.000 pekerjaan paruh waktu di tingkat komune, sehingga total pengurangan tenaga kerja mencapai sekitar 250.000 orang.
Pemerintah memperkirakan penghematan biaya sebesar 190 triliun VND (sekitar 7,3 miliar USD) untuk periode 2026–2030, yang dianggap sebagai salah satu strategi yang lebih luas untuk menyederhanakan birokrasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi Vietnam yang bergantung pada ekspor.
Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra menyatakan bahwa reformasi ini akan memperluas ukuran komune dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Namun, keputusan ini juga memicu kekhawatiran di kalangan pegawai pemerintah, dengan beberapa di antaranya menyatakan kekecewaan atas hilangnya pekerjaan yang selama ini dianggap stabil.
Seorang pejabat provinsi mengungkapkan kepada AFP bahwa ia merasa “terkejut dan sedih” karena harus meninggalkan pekerjaannya setelah tiga dekade bekerja, meskipun mendapat kompensasi finansial. Reformasi pro-kontra ini adalah upaya menyusul kampanye anti-korupsi besar-besaran yang telah menjerat puluhan pejabat tinggi dan pemimpin bisnis di Vietnam.
Para analis, seperti Le Hong Hiep dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, menyebutkan bahwa perubahan ini dapat mengurangi birokrasi dan korupsi, serta meningkatkan daya tarik Vietnam bagi investor asing. Namun, beberapa pengamat, termasuk Bill Hayton dari Chatham House, memperingatkan bahwa pengurangan jumlah provinsi dapat memperkuat sentralisasi politik, terutama di wilayah seperti Dataran Tinggi Tengah yang memiliki sejarah resistensi terhadap kendali pusat.
Meskipun reformasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Vietnam menghadapi tantangan eksternal, seperti ancaman tarif perdagangan 46 persen dari Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Tarif ini, yang kini ditunda hingga Juli, mendorong pemerintah Hanoi untuk mempercepat upaya penyederhanaan birokrasi. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen pada tahun ini setelah mencapai 7,1 persen pada tahun lalu, Vietnam berharap reformasi ini akan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan responsif untuk mendukung ambisi ekonominya.
Kontributor: Ty
