Tambang Maslahat ala Gus Uili (Sebuah Tanggapan)

Penulis: Rosadi Jamani
(Ketua Satupena Kalbar)

Gini-gini saya juga tergabung di NGO yang konsen pada isu lingkungan. Saya sedikit terharu dan mengeryitkan jidat mendengar penjelasan Gus Uili. Ia bicara tambang nikel di Pulau Gag. Bahasanya penuh muatan fiqh, wajar sih. Kali ini saya mencoba menghargai pemikiran beliau. Ya, semacam antithesis dan mudahan berbuah sintesis. Siapkan lagi kopi tanpa gula, wak!

Gus Uili Abshar Abdalla, tokoh NU yang pintar dan nyastra. Saya suka tulis-tulisan beliau. Beliau tiba-tiba turun ke lubang tambang dalam debat publik soal nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Di hadapan Greenpeace dan di program ROSI Kompas TV, beliau menyampaikan dalil berat, “Tambang itu jangan ditolak total, lihat mana yang maslahat dan mana yang mafsadah.” Wah, filsafat fiqh bertemu batu nikel. Sebuah kolaborasi yang sangat… spiritual sekaligus geologis.

Tapi, mari kita lihat kenyataan di tanah. Pulau Gag itu kecil, Gus. Luasnya cuma 64 km², bukan segede Kalimantan atau Papua. Ekosistemnya sangat rapuh, dikellilingi karang yang menjadi rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan, termasuk ikan napoleon yang langka dan ogah selfie. Tambang nikel di sana? Sudah terbukti membawa kerusakan lingkungan sejak zaman PT Gag Nikel masih aktif sebelum izinnya dicabut pada 2023. Air keruh, tanah longsor, dan warga adat kehilangan akses ke hutan sagu. Tapi tenang, kata Gus Uili, itu semua bisa dikelo la. Dikelo la! Seperti mengelo la kemerahan istri saat ketahuan bawa istri kedua, asal sabar, katanya.

Gus Uili menyamakan aktivis lingkungan dengan wahabi. Nah ini, absurdnya sudah level multiverse. Kalau ada anak muda yang bilang, “Jangan tebang mangrove!” langsung dicap ekstremis. Padahal yang ekstrem itu siapa? Aktivis yang pelihara penyu atau perusahan yang pengen ledakin tanah adat demi nikel?

Alasan pamungkasnya luar biasa: “Negara maju juga dulu pakai tambang.” Wah! Mari kita tiru Inggris abad ke-19, yang membakar batu bara seperti bakar sate. Atau Amerika yang membabat hutan suku Indian demi j alur kereta. Karena kalau negara maju berdosa, maka kita juga harus ikut berdosa demi keadilan karbon!

Pertanyaan nya, “Apakah maslahat itu diukur dari angka ekspor nikel atau indeks kebahagiaan anak kampung yang kehilangan sungai? Apakah keadilan sosial itu berarti membagi-bagikan longsor secara merata?”

Maslahat macam apa yang membenarkan hilangnya ribuan hektare hutan primer Papua Barat hanya demi “kemajuan”? Apakah pembangunan berarti membangun rumah sakit untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan tambang yang sama?

Lebih baik kita sebut ini sebagai Fiqh Ekstraktif, mazhab baru di mana eks kavator disamakan dengan malaikat pencatat maslahat, dan debu tambang dianggap parfum modernisasi. Jika Gus Uili mau konsisten, maka mohon untuk mengukur ulang konsep istihsan sambil berdiri di tengah tanggul tailing yang jebol saat hujan.

Lingkungan bukan tempat kompromi antara profit dan pahala. Alam tidak paham debat maqashid syariah. Dia hanya tahu, ditebang, dia mati. Dikeruk, dia habis. Dirusak, ya dia marah. Ketika bumi murka, tidak ada fiqh yang bisa menahan longsor, banjir, dan krisis pangan.

Tolonglah, gus! Jangan bungkus eks kavator dengan jubah maslahat. Karena pada akhirnya, tanah yang dibongkar tak bisa dikembalikan dengan doa-doa fiqhiyah. Alam tidak mengenal dalil furu’iyah, ia hanya mengenal sebab-akibat.

Jangan sampai kita berakhir menjadi bangsa yang mengaji tafsir sambil menyaksikan longsor dari balkon rumah subsidi. Sambil berkata, “Ini sud ah takdir.” Padahal dulu kita yang tanda tangan izin.

Kontributor: Ty