LINTAS1AGUPENA.ORG – Bandung, (12 Mei 2025), Dedi Mulyadi, atau akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), menjadi pusat perhatian publik di Jawa Barat karena upayanya mereformasi sistem pendidikan. Dengan pendekatan tegas, KDM fokus membentuk karakter siswa, meningkatkan transparansi anggaran, dan memperbaiki kualitas guru. Namun, langkahnya menuai dukungan sekaligus kritik tajam, membuatnya seolah berjuang sendiri di tengah sorotan publik yang terpolarisasi.

KDM memperkenalkan kebijakan kontroversial, seperti pelatihan disiplin di barak militer untuk siswa bermasalah, bekerja sama dengan TNI dan Polri. Program ini bertujuan menanamkan disiplin dan tanggung jawab, sekaligus mengatasi kenakalan remaja seperti tawuran. “Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi karakter yang kuat,” ujar KDM di Purwakarta, 10 Mei lalu. Ia juga melarang study tour dan wisuda untuk mengurangi beban finansial orang tua dan mencegah kecelakaan.

Upaya KDM mendapat dukungan dari beberapa pihak. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut program ini solusi jangka pendek untuk degradasi moral remaja. Menteri HAM Natalius Pigai juga memuji inisiatif KDM sebagai terobosan berani. TNI dan Polri, sebagai mitra pelatihan, menegaskan program ini sejalan dengan pembinaan bela negara, mengajarkan siswa tentang kerja sama dan cinta tanah air.

Di media sosial, khususnya platform X, banyak warga Jabar memuji KDM sebagai pemimpin yang peduli rakyat. Program serupa di Purwakarta, yang kini diperluas ke seluruh Jabar, dianggap bukti komitmennya. Dukungan ini diperkuat oleh transparansi anggaran pendidikan dan rekrutmen guru berbasis meritokrasi yang digaungkannya, menjawab keluhan lama tentang ketimpangan akses pendidikan.

Namun, kritik keras juga mengemuka. Pengamat pendidikan UPI, Cecep Darmawan, menyebut pelatihan barak militer bertentangan dengan pedagogi yang berpusat pada anak, menyarankan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) sebagai alternatif. Aktivis hak anak melaporkan kebijakan ini ke Komnas HAM, menyebutnya berpotensi melanggar hak anak karena kurangnya kurikulum jelas dan risiko trauma psikologis.

DPRD Jawa Barat, melalui Ono Surono dari PDI-P, mempertanyakan anggaran Rp6 miliar untuk program tersebut, yang dianggap kurang melibatkan legislatif. “Kebijakan ini memicu kegaduhan karena minim koordinasi,” ujarnya, 8 Mei 2025 lalu. Di X, sebagian warganet menyebut pendekatan KDM terlalu radikal, memicu kekhawatiran tentang dampak jangka panjang pada siswa.

Narasi bahwa KDM “berjuang sendiri” agak menyederhanakan situasi. Kritik yang muncul mencerminkan kebutuhan akan dialog inklusif. Pengamat politik Unpad, Muradi, menyarankan KDM melibatkan DPRD dan akademisi untuk memperkuat implementasi. Data Dinas Pendidikan Jabar menunjukkan tantangan seperti putus sekolah dan ketimpangan akses masih besar, menegaskan urgensi reformasi yang KDM coba wujudkan.

Meski penuh kontroversi, KDM tetap optimistis. Dalam unggahan media sosialnya, ia menegaskan akan mengevaluasi program, termasuk melibatkan psikolog anak. “Kritik boleh, tapi mari kerja sama untuk anak-anak kita,” tulisnya. Perjuangan KDM telah memicu diskusi luas tentang pendidikan Jabar, dan dengan kolaborasi yang lebih baik, visinya mungkin menjadi langkah awal menuju perubahan nyata.

Kontributor: Ty