DARURAT UNTUK SEGERA DITANGANI, IPPEMSI SAMPAIKAN ASPIRASI DI RDP KOMISI D DPRD SULSEL

AGUPENA – MAKASSAR, Ikatan Pemuda Pelajaran Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, pada Senin 8/5/2023.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini merupakan salah satu ruang penyampaian aspirasi IPPEMSI Makassar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait persoalan Jalan Provinsi yang melewati Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak.

Pelaksanaan RDP di buka langsung oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Jhon Rende Mangontan, dan dihadiri oleh beberapa Anggota DPRD Sulsel dari Dapil X, Ketua DPRD Tana Toraja bersama Kadis PU Tana Toraja, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Staff Ahli Gubernur Sulsel, juga beberapa OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Dinas PUTR, serta Perwakilan IPPEMSI Makassar

Yoris Bomba selaku Ketua Umum IPPEMSI Makassar menyampaikan beberapa hal dalam Rapat Dengan Pendapat tersebut, diantaranya menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama DPRD Sulsel untuk menjadikan Jalan Poros Simbuang-Mappak prioritas untuk dikerjakan dan dituntaskan secepat mungkin.

“Jalan yang sampai saat ini masih dalam kondisi berlumpur serta banyak kubangan,  tidak memungkinkan untuk di lewati kendaraan roda dua maupun roda empat, mengakibatkan mobilisasi masyarakat tidak berjalan lancar. Ada beberapa titik di Kecamatan Simbuang dan Mappak yang perlu penanganan darurat, seperti jalan di Lembang/Desa Makkodo, Lembang Puangbembe Mesakada, Kelurahan Kondodewata yang kondisi jalanya masih sangat meprihatinkan yaitu berlumpur dan berkubang”, Ujar Yoris.

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Umum IPPEMSI Makassar, Daniel Grand Saputra, Bahwa jangan sampai kondisi jalan di Simbuang dan Mappak juga sama seperti jalan di Lampung yang perlu diviralkan terlebih dahulu baru Pemerintah Pusat turun tangan karena tidak adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi

“Yang kita khawatirkan jangan sampai persoalan infrastruktur ini sampai kepada pemerintah pusat, dan ditangani oleh kementerian seperti yang terjadi di daerah Jawa kemarin, artinya akan ada anggapan masyarakat bahwa pemerintah provinsi Sulawesi selatan dan kabupaten Tana Toraja tak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat yang ada di wilayahnya. Untuk itu lewat diskusi RDP ini, adalah langkah taktis yang dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk betul-betul serius menangani persoalan-persoalan yang terjadi di kecamatan Simbuang-Mappak, terkhusus infrastruktur jalan”, Tutur Daniel

“Tak hanya formalitas program kerja DPRD saja, namun nyata sebagai pengawal pembangunan dan kami akan terus mengawal apa yang telah menjadi kesepakatan dari Rapat ini”, Tutupnya

@Tim